JatiNews, Muaro Jambi – Bupati Muaro jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi Wakil Bupati Junaidi H. Mahir dan Sekretaris Daerah (Sekda) Budhi Hartono, mengikuti Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Acara ini digelar dalam rangka peluncuran Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025. Pertemuan virtual tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Muaro Jambi pada Rabu (5/3/2025).
Turut hadir dalam Zoom Meeting tersebut Asisten III Abdul Hamid, Kepala Inspektorat Herlina, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Alias, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi.
Peluncuran IPKD MCP merupakan langkah strategis KPK untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Melalui program ini, KPK telah melakukan evaluasi dan penyesuaian indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan integritas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaannya, KPK akan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian risiko korupsi.
Hasil penilaian tersebut akan dituangkan dalam Standar Kualitas (Quality Assurance/QA). Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan komitmen Kabupaten Muaro Jambi untuk mengimplementasikan rekomendasi dan langkah-langkah yang diberikan oleh KPK.
Adapun langkah-langkah yang akan diambil meliputi:
- Meningkatkan Transparansi : Memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terbuka kepada masyarakat.
- Meningkatkan Akuntabilitas : Memastikan setiap kegiatan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
- Meningkatkan Integritas: Menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan dilakukan dengan prinsip integritas tinggi serta bebas dari praktik korupsi.
Bupati Bambang Bayu Suseno juga menekankan bahwa Pemkab Muaro Jambi akan terus berkolaborasi secara aktif dengan KPK dan lembaga terkait lainnya.
Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas di tingkat daerah.
“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan memastikan bahwa pemerintahan di Muaro Jambi berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tegasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan Kabupaten Muaro Jambi dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. (RLS/*)