JatiNews, JAMBI – Pengangkutan batu bara melalui jalur sungai memakai kapal tongkang menabrak salah satu tiang Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari terus menjadi perbincangan publik khususnya di Provinsi Jambi.
Akibat kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalur sungai. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jambi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, membenarkan bahwa jalur sungai memang sudah dihentikan untuk pengangkutan batu bara, mengingat adanya insiden kapal tongkang yang menabrak jembatan di Batanghari.
“Ia menekankan bahwa secara regulasi, PPTB harus menggunakan minimal 2 ton asis dalam operasionalnya. Namun, pelanggaran dan kelalaian di lapangan masih terjadi. Kadang-kadang ada kelalaian di lapangan, dan ini yang sangat kita sayangkan,” kata John Eka Powa, Rabu (05/02/2024).
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Jambi sekaligus Satgas Wasgakkum Batu Bara, Johansyah mengatakan Semua aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalur sungai mulai dari daerah penghasil, seperti Koto Boyo, hingga pelabuhan di Tenam, Kabupaten Batanghari, dihentikan.
Lanjut Johansyah, pemerintah tetap menegaskan komitmen PPTB dalam melakukan perbaikan terhadap tiang jembatan yang rusak akibat insiden tersebut. Langkah ini diambil agar proses perbaikan berjalan lancar tanpa gangguan dari lalu lintas tongkang batu bara.
“Yang jelas, tiang fender Jembatan Tembesi itu harus diperbaiki, dan pihak terkait harus bertanggung jawab atas perbaikannya,” tambah Johansyah.
Namun, di sisi lain, penghentian jalur sungai ini menuai respons dari para pengusaha tambang batu bara. PPTB Jambi menilai kebijakan tersebut memberikan dampak buruk, terutama dalam pemenuhan kuota batu bara.
“Pada intinya, kami dari PPTB meminta maaf atas insiden penabrakan tiang penyangga Jembatan Tembesi itu. Pada dasarnya, tidak ada yang menginginkan kejadian ini, karena ini adalah musibah yang tidak dapat dielakkan,” ujar Wakil Ketua PPTB Jambi, Sapuan Ansori mengutip dari detik.com.
Sapuan, yang juga merupakan anggota DPRD Jambi dari Fraksi NasDem, memastikan bahwa para pengusaha tambang dan pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas perbaikan jembatan tersebut.
“Kami sudah berkomitmen untuk memperbaiki tiang jembatan yang rusak. Kami bahkan sudah turun ke lapangan bersama kontraktor pelaksana dan telah melakukan perhitungan anggaran untuk perbaikan fender jembatan tersebut,” tegasnya. (Wjs)